Finland are still top performing

picture: edudemic.com

picture: smithsonianmag.com

picture: huffingtonpost.com

picture: bbc.co.uk

picture: vancouverobserver.com

Finland are still top performing

Pendidikan dengan kualitas terbaik di dunia, dialah Finlandia. Bagaimana Finlandia dapat memperoleh predikat sebagai negara dengan pendidikan terbaik di dunia?. Tentunya hal ini tidak serta merta didapat dengan instan, melainkan melalui proses yang terus menerus dan pemerintah Finlandia yang benar-benar serius, fokus, dan sangat memperhatikan pendidikan di negara mereka. Maka dari itulah, tidak heran apabila Finlandia menjadi pendidikan dengan kualitas terbaik di dunia. Perlu kiranya kita mengetahui apa dan bagaimana negara ini bisa menjadi yang terbaik di bidang pendidikan.

Suksesnya pendidikan di Finlandia tidak terlepas dari kehidupan demokratis disepanjang perjalanan kehidupan negara Finlandia dan mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam skala nasional, individu, komunitas, dan di tingkat persekolahan. Kemudian berhasilnya pendidikan di Finlandia juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti adanya komunitas orang tua dan group-group yang mendukung proses tersebut, media, pendidikan itu sendiri seperti kinerja atau manajemen sekolah dan iklim atau suasana belajar di kelas yang tentunya menyenangkan dan memberikan kehidupan demokratis di dalamnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mereka memperkuat sikap kewarganegaraannya dimulai dari sejak masih kecil di persekolahan, dan hal inilah yang dari sejak lama di negara ini.

Read More

Fluktuatif PKn

Fluktuatif Pkn

Dalam konteks Indonesia, PKn telah mengalami perkembangan fluktuatif baik dalam kemasan maupun substansinya. Winataputra (1999:2) mengemukakan bahwa “sebagai mata pelajaran di sekolah pendidikan kewarganegaraan telah mengalami perkembangan yang fluktuatif, baik dalam kemasan maupun substansinya”. Pada masa pemerintahan Orde Baru, mata pelajaran PKn masuk dalam kurikulum sekolah tahun 1968, kemudian pada tahun 1975 nama PKn berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Pada tahun 1994 mata pelajaran ini berubah lagi menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), perubahan ini didasarkan atas bunyi pasal 39 UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat (a) pendidikan pancasila; (b) pendidikan agama; (c) pendidikan kewarganegaraan. Terakhir, setelah disahkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka mata pelajaran ini berubah nama kembali menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).  

Read More

3 komponen PKn

all images are taken at Borobudur Temple, Central Java - Indonesia

Identifikasi tiga komponen PKn

Margaret S. Branson (1999:4) mengidentifikasi tiga komponen penting dalam Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu Civic Knowledge (pengetahuan kewarganegaraan), Civic Skills (keterampilan kewarganegaraan), dan Civic Disposition (watak-watak kewarganegaraan). Komponen pertama, civic knowledge “berkaitan dengan kandungan atau nilai apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara” (Bransons 1999:8). Aspek ini menyangkut kemampuan akademik-keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral. Dengan demikian, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang kajian multidisipliner. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non-pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum (rule of law) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Kedua, Civic Skills meliputi keterampilan intelektual (intelectual skills) dan keterampilan berpartisipasi (participatory skills) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketiga, Civic Disposition (Watak-watak kewarganegaraan), komponen ini sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran PKn. Dimensi watak kewarganegaraan dapat dipandang sebagai "muara" dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya.

Read More

Fokus PKn

Semangat PKn

PKn di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. (Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/PPKI).

Pendidikan kewarganegaraan menurut Depdiknas (2006:49), adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut Somantri (2001:154) mengemukakan bahwa:

PKn merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara agar dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Berdasarkan paragraph di atas dapat saya simpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memberikan pemahaman berpikir secara lebih luas mengenai kehidupan sehari-hari dan kehidupan kebangsaan/kenegaraan yang kemudian diharapkan kepada warga negara untuk dapat melakukan hal-hal yang terbaik secara nyata demi kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Dengan demikian penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang siap untuk berkompetisi secara global terlebih saat ini berada di era informasi dan teknologi yang dapat berubah dengan sangat cepat. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan memberikan panduan dan arahan serta pengetahuan kepada warga negara agar menjadi warga negara yang dapat melakukan implementasi hal yang positif secara nyata, tepat, dan baik untuk kemasalahatan bersama.

Read More

Islamic Education in Brunei Darussalam

These pictures are taken  from google, August 2013

Integrated Islamic Education in Brunei Darussalam: Philosophical Issues and Challenges

Journal of Islamic and Arabic Education 1(2), 2009 51-60

Maimun Aqsha Lubis

Ramlee Mustapha

Abdullah Awang Lampoh

Education is important because it helps to guide one's life. Al-Attas (1980) mentioned Education is a process of instilling something into human beings. Phrase a process of instilling' refers to the method and the system by which what is called education is gradually imparted, something refers to the content of what is instilled, and human beings refers to the recipient of both the process and the content. Since education is dynamic in nature, it has the capacity to propel human beings into becoming a better person. Based on several discussions and resolutions of the Islamic conferences held, Muslim scholars have strongly proposed adopting an Integrated islamic model into public school system in the country. As a nation, Brunei Darussalam is embarking on this approach to tackle the colonial legacy and the current philosophical issues in education. During the colonial times, secular English schooling and traditional Islamic education were practised side-by-side. However, dualism in education could lead to failure in producing well-balances individuals. To produce a balanced human being, from the Islamic perspective, an integrated concept must put in place – a type of education that guides and trains the mind, body and soul of a person based on islamic values and the revelations (al-Quran and al-Sunnah). (page 51)

Read More

Civic Education Classroom

Civic Education classroom at University of Lampung, Sumatera, Indonesia

Civics open classroom climate

There are six-item scale assesses the degree to which students have been encouraged to express their own opinions, and to understand the opinions of others, in their civics, history, or social studies classroom. The items for the open classroom climate for discussion scale are

• Teachers respect our opinions and encourage us to express them during class.
• Students feel free to express opinions in class even when their opinions are different from most of the other students.
• Students are encouraged to make up their own minds about issues.
• Students feel free to disagree openly with teachers about political and social issues during class.
• Teachers encourage us to discuss political or social issues about which people have different opinions.
• Teachers present several sides of an issue when explaining it in class.

Paths to 21st Century Competencies Through Civic Education Classrooms.

(An Analysis of Survey Results from Ninth-Graders, Technical Assistance Bulletin)

Judith Torney Purta and Britt S. Wilkenfeld

Department of Human Development University of Maryland.

A report commissioned by the American Bar Association Division for Public Education and Campaign for the Civic Mission of Schools Consortium, 2009.

Read More

Traditional Teaching Experienced

This image was taken from project50dates.blogspot.com

This image was taken from bubblews.com

Traditional Teaching Experienced in the Civics

The other scale used to examine the type of civic education experienced was a five-item scale of traditional teaching experienced in the civics, history, or social studies classroom. The items for the traditional scale are

• Teachers lecture and the students take notes.
• Teachers place great importance on learning facts ordates when presenting history or political events.
• Teachers require students to memorize dates ordefinitions.
• Memorizing dates and facts is the best way to get a good grade from teachers in these classes.
• Students work on material from the textbook. (page 17)

Paths to 21st Century Competencies Through Civic Education Classrooms.

(An Analysis of Survey Results from Ninth-Graders, Technical Assistance Bulletin)

Judith Torney Purta and Britt S. Wilkenfeld

Department of Human Development University of Maryland.

A report commissioned by the American Bar Association Division for Public Education and Campaign for the Civic Mission of Schools Consortium, 2009.

Read More